Pajak endorse & influencer: PPh 21, PPh 23, barang endorse, NPWP, dan KBLI

Apakah penghasilan endorse kena pajak?

Ya. Honor endorse, fee konten, dan komisi afiliasi merupakan objek pajak penghasilan. Sejak 1 Juli 2023, barang yang diterima sebagai imbalan endorse (natura) juga menjadi objek pajak berdasarkan PMK 66/2023; Direktorat Jenderal Pajak mencontohkan paket kosmetik senilai Rp10 juta yang diberikan sebagai pengganti honor tidak dikecualikan dari objek PPh.

PPh 21 untuk influencer perorangan

Berdasarkan PMK 168/2023, kreator konten seperti influencer, selebgram, blogger, dan vlogger termasuk bukan pegawai. PPh 21 atas imbalannya dihitung dari 50% penghasilan bruto dikalikan tarif progresif Pasal 17 UU PPh. Contoh yang dikutip DDTC: honor Rp7.000.000 × 50% = Rp3.500.000, lalu × 5% = Rp175.000. Tarif yang berlaku bergantung pada lapisan penghasilan.

Kapan PPh 23 berlaku?

Bila honor dibayarkan kepada manajemen atau agensi berbentuk PT atau CV, bukan kepada kreator perorangan, brand memotong PPh 23 atas jasa sebesar 2%, sebagaimana dijelaskan artikel pegawai DJP. Pastikan kontrak menyebut siapa penerima pembayaran dan jenis pemotongannya.

Siapa yang memotong dan apa itu bukti potong?

Pemberi penghasilan yang menjadi pemotong pajak, misalnya perusahaan pemesan endorse atau platform afiliasi, memotong pajak dan menerbitkan bukti potong. Kreator menyimpannya untuk dikreditkan dalam SPT Tahunan. Tuliskan dalam kontrak apakah honor sudah termasuk atau belum termasuk pajak.

Bisakah influencer memakai PPh final UMKM 0,5%?

Tidak. PP 20/2026 (berlaku 22 April 2026) Pasal 56 menyatakan penghasilan dari pekerjaan bebas tidak dapat memakai PPh final 0,5%, dan menyebut secara tegas pembuat atau pencipta konten daring (influencer, selebgram, blogger, vlogger), bintang iklan, foto model, peragawan atau peragawati, serta pembawa acara.

NPPN untuk kreator konten

Orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar setahun dapat memakai Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) bila memberitahukannya kepada DJP dalam tiga bulan pertama tahun pajak. Dalam lampiran PER-17/PJ/2015, KLU 90002 Kegiatan Pekerja Seni dan 73100 Periklanan sama-sama memakai norma 50%. Tabel itu tidak menyebut influencer secara khusus, jadi konsultasikan KLU yang tepat.

KBLI untuk influencer dan kreator konten

KBLI 2025 (Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025) menggantikan KBLI 2020. Kode 90200 Aktivitas Seni Pertunjukan secara tegas mencakup aktivitas pemengaruh atau influencer, kreator konten, dan youtuber. Produksi vlog atau podcast video berbayar termasuk 59112, jasa kampanye iklan termasuk 73100, dan penerbitan konten teks atau foto termasuk subgolongan 5819. Menurut Kementerian Ekonomi Kreatif, kreator wajib memiliki NIB bila penghasilannya melebihi PTKP.

Yang perlu ditulis dalam kontrak endorse

Nilai honor (bruto atau neto), pihak yang memotong pajak dan menerbitkan bukti potong, nilai wajar barang yang diberikan sebagai natura, identitas penerima (perorangan atau badan), serta jadwal pembayaran.

Daftar periksa sebelum sepakat

• Honor ditulis bruto atau neto di kontrak
• Pihak pemotong dan bukti potong jelas
• Nilai wajar barang endorse dicatat
• Status penerima: perorangan atau badan
• Pertimbangkan NPPN bila memenuhi syarat
• NIK/NPWP dan NIB sesuai kewajiban

Pertanyaan umum